BUPATI LAMONGAN SAMPAIKAN NOTA KEUANGAN RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026 DI RAPAT PARIPURNA DPRD

Lamongan, 09 Oktober 2025 – Bupati Lamongan menyampaikan Nota Keuangan atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lamongan, Kamis (9/10/2025). 

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada Pimpinan serta seluruh Anggota DPRD Kabupaten Lamongan atas kerja sama dan pandangan konstruktif dalam pembahasan KUA-PPAS APBD 2026 yang telah disepakati sebelumnya pada 11 Agustus 2025.       
Bupati juga menandai capaian penting berupa peresmian operasional Bus Trans Jatim Koridor VII (Terminal Lamongan-Dukun-Paciran) sebagai bukti peningkatan layanan transportasi publik yang memberi dampak positif bagi konektivitas dan perekonomian daerah.

Bupati menegaskan bahwa penyusunan RAPBD 2026 mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Lamongan terhadap pengelolaan keuangan daerah yang kredibel dan berorientasi hasil (Result-Oriented Budgeting).

Pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp3,225 triliun, sementara belanja daerah dialokasikan sebesar Rp3,295 triliun, sehingga terdapat defisit anggaran sebesar Rp70,294 miliar yang akan ditutup melalui pembiayaan daerah sebesar Rp110 miliar yang bersumber dari SILPA.

Program Prioritas 2026 dalam arah pembangunan tahun 2026, pemerintah menegaskan fokus pada sektor strategis sebagai fondasi kesejahteraan masyarakat Lamongan, yaitu

1. Pendidikan dan Kesehatan: penyediaan pendidikan berkualitas dan gratis bagi masyarakat kurang mampu serta layanan kesehatan berbasis homecare service.

2. Infrastruktur: peningkatan konektivitas wilayah, pemeliharaan jalan, jembatan, serta pengelolaan sumber daya air.

3. Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata: penguatan UMKM, wirausaha muda, revitalisasi pasar desa, dan pengembangan destinasi wisata.

4.  Pertanian, Peternakan, dan Perikanan: penguatan program Lumbung Pangan Lamongan dan pemberdayaan petani-nelayan.

5. Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan: reformasi birokrasi menuju sistem pelayanan modern dan digital.

6. Pemerintahan Desa: peningkatan kapasitas aparatur dan transparansi keuangan desa.

7. Sosial dan Ketertiban Umum: penguatan nilai spiritual, budaya, dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Bupati menegaskan bahwa politik anggaran di Lamongan bukan sekadar hitung-hitungan angka, tetapi politik kesejahteraan dan keadilan sosial. Setiap rupiah yang direncanakan harus bernilai moral dan strategis untuk kemajuan daerah.

Menutup sambutannya, Bupati menyampaikan terima kasih atas dukungan DPRD dan seluruh elemen masyarakat, seraya berdoa agar Allah SWT senantiasa meridai langkah dan pengabdian bersama dalam mewujudkan Lamongan yang produktif, kolaboratif, dan berdampak nyata.

🎥 Tonton di YouTube: Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lamongan - Nota Keuangan RAPBD 2026

https://www.youtube.com/watch?v=XkDz1lVyQtA