Pemerintah Kabupaten Lamongan City Branding Lamongan Megilanlamongankab.go.id
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Berita

RAPAT BADAN ANGGARAN DPRD DENGAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH ( TAPD ) MEMBAHAS PERUBAHAN APBD TA.2026

Kamis, 17 September 2026 5 dilihat
RAPAT BADAN ANGGARAN DPRD DENGAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH ( TAPD ) MEMBAHAS PERUBAHAN APBD TA.2026
LAMONGAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan menggelar Rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Ruang Banggar DPRD Kabupaten Lamongan. 


Rapat ini digelar dalam rangka membahas Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2026.
Rapat Banggar tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Lamongan, M. Freddy Wahyudi, S.E. Turut hadir Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Lamongan, Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan selaku Ketua TAPD, serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Ketua DPRD Kabupaten Lamongan M. Freddy Wahyudi, S.E., menyampaikan bahwa pembahasan Perubahan APBD 2026 ini merupakan langkah strategis untuk menyesuaikan arah kebijakan keuangan daerah terhadap dinamika kebutuhan pembangunan serta prioritas pelayanan masyarakat yang berkembang sepanjang tahun berjalan.
Pembahasan P-APBD 2026 ini sangat krusial untuk memastikan bahwa alokasi anggaran benar-benar tepat sasaran, efektif, dan efisien. Kita ingin memastikan program-program prioritas daerah dapat terealisasi secara maksimal demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lamongan".

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan mewakili TAPD memaparkan rancangan penyesuaian struktur anggaran yang diajukan oleh pihak eksekutif. Pihak TAPD berharap sinergi dan kolaborasi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Lamongan dapat mempercepat ketetapan P-APBD 2026 agar pelaksanaan program kegiatan di sisa tahun anggaran berjalan lancar.
Rapat Banggar ini berlangsung dinamis dengan diwarnai penyampaian saran, masukan, serta pendalaman materi oleh jajaran anggota Banggar DPRD kepada para Kepala OPD terkait demi mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.
Bagikan:
Baca Juga

Artikel Terkait