PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA TERHADAP RAPERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2026

Lamongan, 13 Oktober 2025 – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Lamongan menyampaikan Pandangan Umum terhadap Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lamongan. Pandangan Umum Fraksi disampaikan oleh AH. Mu’jtabah, SE. selaku juru bicara Fraksi PKB, di hadapan Bupati Lamongan, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Jajaran Forkopimda dan Perangkat Daerah.

Fraksi PKB menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Lamongan atas penyampaian Nota Keuangan RAPBD 2026 dan berbagai capaian pembangunan yang telah dilakukan, termasuk diresmikannya operasional Bus Trans Jatim Koridor VII (Terminal Lamongan – Dukun – Terminal Paciran) yang dinilai sebagai bentuk sinergi positif antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam meningkatkan mobilitas masyarakat.

Terkait pendapatan daerah, Fraksi PKB mencatat bahwa Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp3,225 triliun, atau mengalami penurunan 0,77 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun terjadi penurunan, Fraksi PKB memberikan dorongan agar seluruh perangkat daerah, khususnya Dinas Pendapatan, meningkatkan profesionalitas dan produktivitas kinerja untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026 ditargetkan sebesar Rp689,86 miliar, meningkat 2,92 persen dibandingkan APBD 2025. Fraksi PKB memberikan beberapa catatan penting:

• Pajak daerah naik 2,10 persen, namun sejumlah komponen seperti pajak bumi dan bangunan serta pajak air tanah masih stagnan — Fraksi meminta penjelasan atas hal ini.

• Retribusi daerah meningkat signifikan hingga 292 miliar rupiah, namun dinilai masih bisa dioptimalkan di beberapa sektor.

• Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan justru menurun 23,56 persen. Fraksi PKB menyoroti rendahnya kontribusi BUMD terhadap PAD dan menilai hal itu perlu evaluasi serius terhadap kinerja pengelolanya.

Dari sisi belanja, Belanja Daerah Lamongan tahun 2026 dialokasikan sebesar Rp3,295 triliun, naik 1,08 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Fraksi PKB mencatat:

• Belanja modal meningkat 34,55 persen menjadi Rp. 357,34 miliar, dan meminta pemerintah memastikan alokasi berdasarkan urgensi dan kebutuhan nyata masyarakat.

• Belanja transfer turun 4,37 persen menjadi Rp. 672 miliar. Fraksi mengingatkan agar penurunan ini tidak mengurangi keberpihakan pemerintah kepada masyarakat, terutama kelompok rentan.

Fraksi PKB memberikan sejumlah pandangan terhadap sektor prioritas pembangunan 2026, antara lain:

1. Infrastruktur – Mendesak percepatan perbaikan dan pemeliharaan jalan rusak di seluruh wilayah Lamongan yang menjadi akses utama masyarakat.

2. Kesehatan – Mendukung program Rawat Inap Gratis serta rehabilitasi puskesmas dan polindes yang sudah tidak layak.

3. Pendidikan – Mendorong peningkatan sarana prasarana dan kompetensi guru untuk mendukung pembelajaran digital.

4. Teknologi Informasi – Menilai pentingnya sistem metadata dalam perencanaan pembangunan yang lebih akurat dan efisien.

5. Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata – Mendukung pengembangan ekonomi kreatif dan kewirausahaan untuk memperkuat citra Lamongan sebagai daerah potensial.

6. Pertanian – Meminta dukungan terhadap penyediaan alat mesin pertanian, jaringan irigasi, serta subsidi pupuk yang sering dikeluhkan petani.

7. Ketertiban Umum dan Politik – Mendukung pengamanan Pemilu dan Pilkada 2026 serta peningkatan operasional Satpol PP dan Banpol.

Fraksi PKB berharap seluruh masukan yang disampaikan dapat menjadi pertimbangan positif dalam penyempurnaan RAPBD 2026, agar kebijakan fiskal daerah benar-benar berpihak kepada rakyat. “Semoga Pemerintah Kabupaten Lamongan semakin profesional dan konsisten dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tutup Fraksi PKB.