PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA TERHADAP RAPERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2026

Lamongan, 13 Oktober 2025 – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Lamongan menyampaikan Pandangan Umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, dalam rapat paripurna DPRD yang digelar di ruang sidang utama.

Pandangan Umum ini disampaikan oleh juru bicara A.Fathoni, S.S. Fraksi Golkar menyampaikan apresiasi kepada Bupati Lamongan yang telah menyerahkan Nota Keuangan RAPBD 2026 pada tanggal 9 Oktober 2025, serta kepada pimpinan DPRD yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan fraksi secara terbuka.

Dalam pandangannya, Fraksi Golkar menegaskan bahwa penyusunan APBD harus mencerminkan kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah secara proporsional, dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kesejahteraan publik. Fraksi Golkar memandang bahwa fungsi DPRD dalam memberikan pandangan umum terhadap RAPBD merupakan bentuk kemitraan konstruktif antara legislatif dan eksekutif untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam Raperda APBD 2026, Pendapatan Daerah Lamongan diproyeksikan sebesar Rp3,225 triliun, mengalami penurunan sekitar 0,77 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Fraksi Golkar menilai adanya perkembangan positif pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang naik sebesar 2,92 persen menjadi Rp689,86 miliar, sebagai hasil dari peningkatan pajak dan retribusi daerah.

Namun demikian, penurunan pada komponen pendapatan transfer sebesar 1,73 persen perlu menjadi perhatian serius, karena dapat berpengaruh terhadap kapasitas belanja daerah. Fraksi Golkar mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi fiskal dengan pemerintah pusat serta mengoptimalkan aset dan BUMD agar kemandirian fiskal daerah semakin kuat.

Sementara itu, Belanja Daerah tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp3,295 triliun, meningkat 1,08 persen dibandingkan APBD 2025. Fraksi Golkar memberikan apresiasi terhadap kenaikan signifikan pada belanja modal sebesar 34,55 persen, yang menunjukkan orientasi pemerintah daerah pada pembangunan dan infrastruktur.

Namun, fraksi juga mengingatkan agar efisiensi belanja tetap diimbangi dengan kualitas pelayanan publik, serta alokasi belanja tidak terduga tetap disiapkan secara proporsional untuk menghadapi potensi ketidakpastian ekonomi dan kondisi cuaca ekstrem.

Fraksi Partai Golkar juga memberikan beberapa masukan penting terhadap sektor-sektor prioritas pembangunan Kabupaten Lamongan, antara lain:

1. Pendidikan dan Kesehatan – Pemerintah diminta menjaga pemerataan sarana-prasarana pendidikan serta memperhatikan persebaran fasilitas kesehatan melalui program Lamongan Sehat dan Homecare Service.

2. Infrastruktur – Fraksi Golkar menekankan pentingnya perencanaan berbasis analisis manfaat-biaya dan penguatan pemeliharaan agar pembangunan berkelanjutan.

3. Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata – Didorong adanya sinergi lintas sektor serta kemitraan antara pemerintah daerah, swasta, akademisi, dan masyarakat untuk menciptakan kebijakan ekonomi daerah yang inovatif dan produktif.

4. Pertanian, Peternakan, dan Perikanan – Fraksi Golkar berharap pembangunan di sektor ini diarahkan secara terpadu dan berkeadilan, dengan memperkuat akses teknologi, pembiayaan, dan regenerasi tenaga kerja di sektor pertanian.

Melalui pandangan umum ini, Fraksi Partai Golkar berharap RAPBD Tahun Anggaran 2026 dapat disusun secara realistis, objektif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Lamongan.
Mereka juga menegaskan dukungannya terhadap upaya pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan pembangunan dan memperkuat kemandirian ekonomi daerah.