PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GERINDRA TERHADAP RAPERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2026

Lamongan, 13 Oktober 2025 – Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kabupaten Lamongan menyampaikan Pandangan Umum terhadap Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Lamongan.

Pandangan Umum disampaikan oleh juru bicara Sulastri, S.E., yang menyoroti pentingnya tata kelola keuangan daerah yang efisien, transparan, dan berorientasi langsung pada kepentingan masyarakat.

Dalam RAPBD 2026, Pendapatan Daerah Lamongan diproyeksikan sebesar Rp3,225 triliun, turun 0,77 persen dari tahun sebelumnya. Fraksi Gerindra menilai bahwa kemampuan daerah dalam mengidentifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih stagnan dan tingkat kesadaran wajib pajak perlu ditingkatkan.

Fraksi juga menyoroti masih tingginya ketergantungan fiskal Kabupaten Lamongan terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat, dan meminta pemerintah daerah melakukan langkah strategis yang konkret untuk meningkatkan kemandirian fiskal melalui inovasi pendapatan serta pengelolaan potensi ekonomi daerah.

Rencana Belanja Daerah 2026 meningkat 1,08 persen dibandingkan tahun 2025, dengan total Rp3,295 triliun. Fraksi Gerindra meminta agar kenaikan belanja tersebut benar-benar difokuskan pada belanja publik yang produktif, guna mempercepat pembangunan, memperkuat perekonomian, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Fraksi menilai bahwa alokasi belanja harus mengutamakan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta memastikan efektivitas penggunaan anggaran agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan antar perangkat daerah.

Dalam penyampaiannya, Fraksi Gerindra memberikan sejumlah catatan konstruktif dan rekomendasi strategis kepada Pemerintah Kabupaten Lamongan:

1. Konsistensi Pembangunan dan Keberlanjutan RPJMD
   Fraksi menekankan agar penyusunan RAPBD 2026 tetap sejalan dengan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Lamongan (Yes-DIRHAM) serta arah kebijakan RPJMD yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

2. Perlindungan Kelompok Rentan
   Pemerintah diminta memperhatikan alokasi anggaran yang berpihak kepada masyarakat miskin, penyandang disabilitas, lansia, perempuan, dan anak, agar tercipta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan sosial.

3. Kemandirian Fiskal dan Peran BUMD
   Fraksi Gerindra mengingatkan agar BUMD Lamongan meningkatkan kinerjanya untuk berkontribusi lebih besar terhadap PAD. Pemerintah perlu menyiapkan strategi peningkatan kemandirian fiskal agar tidak terlalu bergantung pada transfer pusat.

4. Optimalisasi PAD dan Efisiensi Belanja
   Pemerintah daerah diminta melakukan kajian komprehensif terhadap potensi pendapatan daerah, meningkatkan koordinasi antar-OPD, serta melakukan efisiensi pada kegiatan yang tidak efektif.

5. Peningkatan Infrastruktur
   Fraksi menyoroti masih banyaknya jalan rusak di berbagai wilayah, dan meminta percepatan program Jalan Mulus Lamongan (JAMULA) agar manfaatnya dirasakan masyarakat secara merata.

6. Pengembangan Pariwisata
   Fraksi mendorong strategi konkret pengembangan sektor pariwisata berbasis seni budaya, wisata alam, dan wisata religi, agar menjadi sektor unggulan yang dapat meningkatkan ekonomi daerah dan PAD.

Fraksi Gerindra berharap agar pembahasan RAPBD 2026 berjalan secara terbuka dan partisipatif, sehingga menghasilkan kebijakan fiskal yang adil, efisien, dan berpihak kepada rakyat. “APBD bukan sekadar catatan angka, melainkan instrumen kebijakan publik yang harus mencerminkan visi pemerintahan dan semangat pengabdian kepada masyarakat Lamongan,” tegas Fraksi Gerindra dalam penutupnya.